News Lalabata — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Kesepakatan tersebut tercermin dalam pertemuan resmi antara Ketua BPK RI Isma Yatun dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, keduanya menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga negara dalam mengawasi pelaksanaan program prioritas nasional.
Baca Juga : Stafsus Klarifikasi Terkait Rombongan Menko AHY Salip Mobil Sultan HB X
Perkuat Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas
Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan, BPK memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan penggunaan anggaran negara sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas. Namun, dukungan politik dan moral dari MPR diperlukan agar hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Sinergi dengan MPR penting untuk memperkuat fungsi pengawasan secara konstitusional. Hasil audit kami bisa menjadi dasar bagi MPR dalam memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Isma.
BPK juga menyoroti perlunya transparansi dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. Audit tematik akan difokuskan pada sektor-sektor strategis tersebut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
MPR Dukung Transparansi dan Efektivitas Anggaran
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa MPR, sebagai lembaga pengawal konstitusi dan arah kebijakan negara, memiliki peran penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai amanat rakyat.
“MPR berkomitmen mendukung BPK dalam memperkuat akuntabilitas nasional. Kami ingin hasil pemeriksaan BPK menjadi acuan bagi evaluasi kebijakan publik,” kata Bamsoet.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi.
Dukungan untuk Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pengawasan
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga juga sepakat mendorong penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan keuangan negara. Digitalisasi dianggap mampu mempercepat proses audit, memperluas jangkauan pengawasan, serta meningkatkan akurasi data.
BPK telah mulai menerapkan sistem real-time audit dan pengawasan berbasis data analytics untuk memperkuat integritas laporan keuangan pemerintah. MPR pun mendukung langkah tersebut melalui kebijakan komunikasi publik yang mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menjaga Kepercayaan Publik
Kolaborasi BPK dan MPR ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan pengawasan yang solid dan transparan, masyarakat dapat melihat bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Sinergi antar-lembaga ini bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga amanah rakyat,” tutup Isma Yatun.
