News Lalabata — Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, memastikan bahwa posisi utang pemerintah hingga Juni 2025 mencapai Rp9.138 triliun. Meski nominalnya meningkat, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terkendali dan masih di bawah ambang batas aman 60 persen sesuai aturan Undang-Undang Keuangan Negara.
“Rasio utang pemerintah terhadap PDB per Juni 2025 tercatat di kisaran 38,1 persen, masih jauh di bawah batas maksimum. Ini menunjukkan pengelolaan utang kita masih sehat, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Suminto dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga :Mendag RI Dorong Reformasi WTO yang Inklusif dan Kolaboratif
Menurutnya, peningkatan nominal utang lebih disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan untuk menjaga pemulihan ekonomi, serta memperkuat belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Struktur Utang Didominasi Surat Berharga Negara (SBN)
Dari total utang pemerintah, sekitar 88 persen berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), baik domestik maupun valuta asing. Sisanya berasal dari pinjaman luar negeri yang bersumber dari lembaga multilateral, bilateral, dan komersial.
Suminto menekankan bahwa struktur utang saat ini tergolong aman dan terkendali, karena mayoritas berdenominasi rupiah dan berjangka panjang. “Komposisi utang domestik terus kita tingkatkan untuk mengurangi risiko nilai tukar. Rata-rata jatuh tempo juga cukup panjang, sekitar 8,7 tahun,” jelasnya.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan dari gejolak global.
Pembiayaan Tetap Fokus pada Program Produktif
Kemenkeu menegaskan bahwa pembiayaan utang tidak digunakan untuk menutup defisit semata, melainkan diarahkan pada program yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa fokus utama pembiayaan 2025 antara lain:
-
Proyek infrastruktur strategis nasional (PSN), termasuk pembangunan jaringan irigasi, jalan, dan transportasi publik.
-
Reformasi pendidikan dan kesehatan, untuk memperkuat sumber daya manusia unggul.
-
Dukungan terhadap transisi energi hijau, melalui investasi di sektor energi terbarukan dan efisiensi energi.
“Utang ini bukan beban, tapi instrumen untuk memastikan pembangunan terus berjalan. Yang terpenting adalah kemampuan kita membayar dan menjaga kredibilitas fiskal,” kata Suminto.
Pemerintah Jaga Defisit di Bawah 3 Persen
Sementara itu, defisit APBN 2025 diperkirakan tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB, sesuai dengan disiplin fiskal pascapandemi. Kemenkeu juga mencatat kinerja penerimaan negara hingga paruh pertama 2025 cukup positif, terutama dari pajak nonmigas dan bea cukai.
Suminto menambahkan bahwa arah kebijakan pembiayaan ke depan akan semakin berorientasi pada efisiensi dan transparansi, termasuk dengan memperluas basis investor domestik dan memperkuat pasar keuangan syariah.
“Dengan fundamental ekonomi yang solid, pasar tetap percaya terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola utang. Risiko global tetap kita waspadai, tapi kondisi fiskal masih sangat terkendali,” ujarnya menegaskan.
